Oknum Ngaku Wartawan Bikin Kepsek Ciamis Ketar-ketir? Begini Kata Ketua LKBH PGRI

Ciamis, 9 September 2026 — Fenomena oknum yang mengatasnamakan wartawan kerap membuat kepala sekolah dan guru di Kabupaten Ciamis merasa tertekan. Menanggapi keresahan ini, Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ciamis, Hendra Sukarman yang akrab disapa Ebo, angkat bicara memberikan penegasan penting bagi para tenaga pendidik.

Jangan Takut Selama di Jalur yang Benar

Ebo menegaskan bahwa selama kepala sekolah maupun guru menjalankan tugas dengan benar, tertib, dan tidak melakukan penyelewengan, sama sekali tidak ada alasan untuk merasa takut menghadapi pihak yang mengaku sebagai wartawan.
“Intinya kepala sekolah atau guru jangan takut selama kita di rule yang benar. Kemudian jangan dilayani saja oknum wartawan yang memang tidak menjalankan kode etik jurnalistik,” ungkap Ebo, Rabu (9/9/2026).
Boleh Bersikap Tegas, Tapi Tetap Proporsional
Menurut Ebo, pihak sekolah sebenarnya berhak bersikap tegas apabila menghadapi seseorang yang mengatasnamakan profesi wartawan namun ternyata menjalankan aktivitas di luar koridor jurnalistik yang semestinya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sikap tegas tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dengan cara yang justru menimbulkan konflik baru.

Standar Kode Etik Jurnalistik Jadi Tolok Ukur

Ebo menjelaskan bahwa Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengatur secara jelas bagaimana seorang wartawan Indonesia seharusnya bekerja — harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak beritikad buruk. Wartawan juga dituntut menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, bukan dengan pendekatan intimidatif yang justru mencederai citra profesi pers itu sendiri.
Inspektorat Ciamis: Pembinaan BOSP Berjalan Rutin
Di sisi lain, terkait banyaknya pihak yang mengaku sebagai wartawan dan mempertanyakan pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Inspektorat Kabupaten Ciamis menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di satuan pendidikan tetap menjadi perhatian serius melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan resmi.

Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian adalah tertib administrasi, termasuk kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOSP. Setiap pengeluaran anggaran harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara jelas, sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.
Bukan untuk Mencari Kesalahan, Tapi Mencegah Kekeliruan

Inspektorat menegaskan bahwa pembinaan yang dilakukan bukan semata-mata bertujuan mencari-cari kesalahan pihak sekolah, melainkan menjadi bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan yang jelas ini, pihak sekolah diharapkan tidak perlu panik atau merasa terintimidasi ketika ada pihak luar yang mempertanyakan pengelolaan dana BOSP, selama memang sudah dikelola sesuai prosedur yang berlaku.

Bukan Kasus Pertama di Ciamis

Perlu dicatat, isu oknum wartawan yang diduga melakukan intimidasi terhadap kepala sekolah bukanlah persoalan baru di Kabupaten Ciamis. Kasus serupa sempat mencuat dan menjadi perhatian PGRI Ciamis, yang kala itu turut memfasilitasi mediasi antara pihak sekolah dengan kalangan media untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang muncul.

Penegasan dari Ketua LKBH PGRI Ciamis ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas bagi para tenaga pendidik di Ciamis, agar tetap tenang dan percaya diri menjalankan tugasnya, sembari tetap terbuka terhadap pengawasan yang memang dilakukan melalui jalur dan prosedur yang sah.